PEKANBARU — Gelombang kemarahan mahasiswa di Universitas Lancang Kuning (Unilak) akhirnya meledak setelah rangkaian aksi demonstrasi jilid 1 dan jilid 2 mengguncang Gedung Rektorat. Massa dari gabungan aliansi mahasiswa menuntut jawaban nyata dari pimpinan kampus terkait dugaan permainan proyek infrastruktur dan kebijakan biaya pendidikan yang dinilai sangat mencekik kantong mahasiswa. (5/5)
Ketegangan ini bermula pada aksi pertama yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Unilak (AMPUN) pada Selasa, 28 April 2026. Saat itu, mahasiswa datang dengan segudang pertanyaan smengenai borok pembangunan turap yang sudah roboh berkali-kali, pembangunan gedung serbaguna serta masalah penurunan kualitas toga.
Namun saat itu pihak Rektorat justru terkesan lari dan sembunyi dari tanggung jawab. Pintu kantor yang terkunci rapat dan barikade keamanan menjadi satu-satunya jawaban bagi mahasiswa yang ingin menagih transparansi anggaran.
Kondisi semakin memanas ketika memasuki aksi jilid 2 pada Rabu, 6 Mei 2026, yang digerakkan oleh Gerakan Aliansi Mahasiswa Pecinta Unilak (GAMPU). Mahasiswa kembali mempertanyakan kebijakan pihak kampus yang diduga kembali menggunakan jasa pemborong yang sama untuk membangun gedung kelas serbaguna senilai Rp10 miliar, padahal kontraktor tersebut sudah terbukti gagal total di proyek sebelumnya.
Mahasiswa sangat khawatir gedung mahal tersebut akan bernasib sama dengan turap yang roboh dan justru membahayakan nyawa mereka saat kuliah nanti.
“Kami disini tidak akan pergi sebelum ada penjelasan dari Rektor! Kami menuntut transparansi: ke mana perginya uang mahasiswa? Bagaimana mungkin Rektor tega menghamburkan uang kami kepada kontraktor yang sudah jelas-jelas gagal mengerjakan turap hingga roboh? Ini bukan sekadar masalah pembangunan, ini masalah keselamatan jiwa kami di dalam gedung yang dibangun asal-asalan! Rektor jangan bersembunyi di tempat yang nyaman sementara kami diluar menagih hak kami!” — Munawar Harahap, Jendral Lapangan GAMPU.
Aliansi mahasiswa pun dibuat semakin geram ketika yang hadir menemui massa demo jilid II bukan sang Rektor, melainkan Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama) Dr. Hardi, S.E., M.M. Kedatangan Dr. Hardi justru dinilai memperkeruh suasana karena ia dianggap lebih memilih membela kebijakan Rektor dengan mencari berbagai alasan pembenaran terkait proyek turap yang roboh ketimbang memberikan solusi. Sikap tersebut membuat aliansi mahasiswa menyatakan ketidakpuasan mendalam karena aspirasi mereka seolah hanya dijawab dengan pembelaan sepihak.
Selain masalah bangunan, massa aksi juga memprotes keras kenaikan biaya SPP dan uang wisuda yang dinilai tidak masuk akal, apalagi ditambah dengan penurunan kualitas fasilitas seperti toga wisuda yang jauh lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Jenderal Lapangan GAMPU, Munawar Harahap, dengan lantang menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat uang mahasiswa dihamburkan untuk proyek yang tidak jelas perencanaannya. Ia menegaskan bahwa Rektor tidak seharusnya bersembunyi di ruang nyaman sementara mahasiswa berdiri menagih hak mereka di luar ruangan berdesakan dengan petugas keamanan.
Hingga saat ini, sikap bungkam pimpinan tertinggi Unilak justru memperkuat ketidakpercayaan dari seluruh civitas akademika. Aliansi mahasiswa memberikan peringatan keras bahwa jika audit transparan tidak segera dilakukan dan kontrak dengan pemborong bermasalah tidak diputus, mereka akan kembali membawa massa yang jauh lebih besar untuk melumpuhkan total aktivitas universitas.***
Editor : ERICK




