DUMAI — Dentuman keras yang terdengar dari kawasan Kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Dumai, Rabu malam (2/9/2026) sekitar pukul 22.50 WIB, kembali memantik perhatian publik terhadap aspek keselamatan, keandalan fasilitas, pengendalian operasional, hingga transparansi pengelolaan anggaran di salah satu objek vital nasional tersebut.
Suara dentuman yang terdengar cukup keras membuat sejumlah warga Kelurahan Tanjung Palas dan kawasan sekitar panik. Sebagian warga bahkan dilaporkan keluar dari rumah karena khawatir suara tersebut merupakan ledakan besar yang terjadi di dalam area kilang.
Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi perhatian dari sisi operasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem keselamatan dan pengendalian fasilitas kilang, terlebih setelah pelaksanaan Turn Around (TA) yang disebut-sebut membutuhkan anggaran dalam jumlah sangat besar.
Desakan pemeriksaan datang dari Muhammad Aderman, yang akrab disapa Ade, sekaligus Wakil Ketua DPD KNPI Kota Dumai. Muhammad Aderman juga sekaligus Wakil Ketua Lembaga Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (LPAKRI) Riau, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran di Pertamina Patra Niaga RU Dumai.
“Kami meminta BPK RI melakukan audit terhadap Pertamina Patra Niaga Dumai. Kilang ini baru beberapa bulan melakukan Turn Around dengan nilai yang sangat besar, tetapi sekarang kembali muncul kejadian yang membuat masyarakat takut dan panik,” tegas Ade, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, audit tidak semestinya hanya berfokus pada aspek administrasi dan penggunaan anggaran. Pemeriksaan juga dinilai perlu mencakup efektivitas pekerjaan Turn Around, kualitas pemeliharaan, keandalan peralatan, sistem keselamatan, pengendalian tekanan, serta kesiapan setiap unit sebelum kembali dioperasikan.
Ade menilai besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan harus berbanding lurus dengan peningkatan keandalan serta keselamatan fasilitas.
“Kalau anggaran yang dikeluarkan sangat besar, tentu masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar meningkatkan keandalan dan keselamatan kilang,” ujarnya.
Sorotan publik semakin menguat menyusul informasi yang beredar mengenai proses pengaktifan kembali unit operasional setelah pekerjaan pemeliharaan. Namun, sejauh ini penyebab pasti dentuman, termasuk ada atau tidaknya gangguan teknis, persoalan tekanan, maupun dugaan kelalaian dalam pengoperasian, belum dapat disimpulkan tanpa hasil pemeriksaan teknis dan investigasi resmi.
Karena itu, KNPI Dumai mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh dan independen agar penyebab kejadian dapat diketahui secara objektif.
Mewakili Ketua KNPI Dumai, Ade juga meminta pihak Pertamina memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat terkait insiden tersebut. Informasi yang dinilai penting antara lain unit yang terdampak, penyebab munculnya dentuman, kondisi fasilitas saat kejadian, ada atau tidaknya gangguan terhadap sistem operasional, serta langkah evaluasi yang dilakukan setelah peristiwa.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan kilang.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar suara dentuman tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Desakan audit tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fasilitas kilang. Terlebih, kilang minyak merupakan fasilitas strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan energi nasional sekaligus memiliki risiko keselamatan tinggi.
Pertanyaan mengenai efektivitas Turn Around pun menjadi perhatian. Jika pekerjaan pemeliharaan dengan nilai anggaran besar memang ditujukan untuk meningkatkan keandalan dan keselamatan fasilitas, publik tentu berkepentingan mengetahui sejauh mana hasil pekerjaan tersebut memberikan dampak terhadap keamanan operasional.
KNPI Dumai menegaskan, pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya kesalahan atau penyimpangan sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, audit dan investigasi dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pemeliharaan, penggunaan anggaran, pengoperasian fasilitas, hingga penerapan standar keselamatan telah berjalan sesuai ketentuan.
Hingga penyebab dentuman dinyatakan secara resmi melalui pemeriksaan teknis, seluruh dugaan maupun informasi yang berkembang di masyarakat perlu ditempatkan sebagai bahan klarifikasi, bukan sebagai kesimpulan.
Bagi masyarakat Dumai, transparansi menjadi penting karena keamanan kilang tidak hanya menyangkut pekerja dan operasional perusahaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan rasa aman warga yang bermukim di sekitar kawasan industri tersebut. (tim/red)




